KOLAKA,WN—Ketua Komisi II DPRD Sultra Farhana Mallawangan menyorot program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alokasinya di sejumlah desa/kelurahan di Kolaka Sultra.
Pasalnya kata Farhana, saat dirinya turun di setiap desa/kelurahan untuk meninjau lokasi bantuan BSPS di masyarakat hampir semua masyarakat yang menerima bantuan tersebut mengeluh karena material yang didrop kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan. “Jadi hampir semua masyarakat yang menerima bantuan BSPS ini mengeluhkan karena material yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan,”ungkap Farhana kepada media ini usai meninjau lokasi pembangunan saluran irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A) sepanjang 276 meter di Lingkungan IV Kelurahan 19 November Wundulako Kolaka pada(18/7/2023).
Farhana menjelaskan bahwa material yang di drop kepada masyarakat penerima bantuan BSPS itu kualitasnya jelek sekali, seperti batu bata yang tipis dan patah-patah. Begitu Pula halnya dengan kayu dan papan yang bengkok-bengkok bahkan kayunya masih basah sudah digunakan. Bahkan lebih parahnya lagi kata Farhana ukuran daun jendela lebih lebar dari dari kusen pintu. “Saya prihatin dengan kondisi bantuan kepada masyarakat tidak sesuai dengan mereka harapkan,”kata Farhana dengan nada prihatin.
Pada hal kata Farhana anggaran ABPN yang diturunkan dari pusat untuk kepentingan bantuan masyarakat melalui BSPS dengan susah payah diperjuangkan oleh salah seorang anggota DPR RI Ridwan Bae.”Bantuan BSPS begitu susahnya diperjuangkan oleh pak Ridwan Bae untuk kepentingan masyarakat Kolaka, namun ekspektasinya tidak sesuai yang diharapkan masyarakat penerima bantuan,”kata Farhana.
Ia menyayangkan terhadap salah satu toko bahan bangunan yang ada di Kelurahan Lamekongga Wundulako sudah tiga tahun berturut-turut menerima kontrak untuk mensuplai bahan bangunan program BSPS.”Saya heran juga kenapa toko itu-itu saja menyuplai material, apa tidak ada toko lain,”kesal Farhana.
Ia meminta kepada pihak Satuan Kerja(Satker) Balai Dinas PUPR Sultra agar hal ini menjadi perhatian, sekiranya pihak supplier material untuk kepentingan BSPS, jangan hanya toko itu-itu saja.
Sementara Satker Balai Dinas PUPR Sultra Pither yang dikonfirmasi media ini melalui seluler nya pada(18/7/2023) terkait hal itu, menjelaskan permasalahan adanya masyarakat penerima program BSPS menerima material tidak sesuai dengan harapan penerima bantuan, harus diketahui lokasinya dimana dan siapa penerimanya.
Karena menurut Pither kini sudah pindah tugas Dinas PUPR Maluku Utara menjelaskan bahwa penerima bantuan program BSPS itu sendiri mereka membentuk kelompok dalam satu wilayah Desa/Kelurahan dan mereka yang memilih toko bahan bangunan. Satker merekrut tim pendamping yaitu Koordinator Kabupaten(Korkab) dan Tenaga Fasilitator Lapangan(TFL) serta memilih Bank sebagai Bank penyalur. “Tetapi lebih jelasnya silahkan dikonfirmasi langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPKnya),”ujarnya. (pus)
