KOLAKA,WONUANEWS – PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara dituding mengusir sejumlah warga desa Tambea, Kecamatan Pomala saat akan dilakukan pertemuan terkait adanya keluhan warga yang tinggal di sekitar wilayah konsesi perusahaan itu.
Salah salah satu tokoh masyarakat desa Tambea, Rusman melalui telepon selularnya menjelaskan pihaknya dan sejumlah warga datang menemui Manajemen PT Antam untuk membahas lokasi cekdam milik Antam yang letaknya berdekatan dengan pemukiman warga.
Saat akan dilakukan pertemuan di kantor PT Antam kata mantan anggota DPRD Kolaka itu, masyarakat diperkenankan hanya melalui perwakilan sebanyak lima orang. Namun kata Rusman, sejumlah warga sudah terlanjur memasuki ruang pertemuan tersebut akhirnya terjadi pertengkaran dengan Managemen PT Antam.
“Kita ini datang bersama tokoh masyarakat dan pemuda desa Tambea bahkan serta kepala dusun yang mewakil Kades,” katanya.
Atas insiden itu kata Rusman pertemuan batal dilakukan karena pihak perusahaan membatasi jumlah warga. Bahkan adu mulut sempat berlanjut hingga diluar kantor PT Antam dan sempat dilerai oleh pihak keamanan kantor itu serta anggota TNI.
Sebenarnya kata Rusman kedatangan warga desa Tambea hanya ingin mempertanyakan terkait keberadaan cekdam Antam yang berada di atas dan dekat pemukiman warga yang letaknya kurang lebih dua ratus meter.
“Warga datang hanya ingin mempertanyakan tingkat keamanan cekdam itu yang berada di dekat pemukiman warga,” jelas Rusman.
Selain itu lanjutnya, warga Tambea juga ingin mempertanyakan pembebasan lahan warga mulai pemukiman hingga lahan perkebunan warga yang masuk dalam area cekdam perusahaan.
“Kita juga akan mempertanyakan transparansi mengenai penyaluran CSR perusahaan itu kepada masyarakat,” tambah Rusman.
Terkait persoalan itu Asiten Manager Eksternal Relation PT Antam, Bambang yang dikonfirmasi menjelaskan pihak perusahaan tidak melakukan pengusiran terhadap warga desa Tambea.
“Kita tidak melakukan pengusiran hanya memberikan batasan orang karena tidak semua bisa masuk,” katanya melalui pesan singkat whatsapp.
Permintaan managemen lanjut Bambang hanya membatasi pertemuan lima orang keterwakilan warga karena memang dibatasi mengingat saat ini masa pandemi Covid-19. Karena tidak setuju, kata Bambang akhirnya warga memilih meninggalkan ruang pertemuan.
Pihak perusahaan kata Bambang tetap mengedapankan dan membuka ruang diskusi kepada warga dengan difasilitasi Pemerintah setempat agar semua persoalan ada jalan keluarnya.
“Mereka tadi datang tanpa kordinasi dengan Pemerintah setempat,” jelasnya. (raz)
