KOLAKA,WONUANEWS – Transparansi pengelolaan dana CSR dan pengoperasian “belt conveyor” PT. Antam UBPN Sulawesi Tenggara kembali dipertanyakan oleh sejumlah pemuda yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Pembebasan Rakyat Indonesia (GPRI).
Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kolaka pada Kamis, (2/7/2020). Aksi mereka tersebut merupakan kali ketiga setelah sebelumnya mereka menggelar unjuk rasa yang sama pada pekan lalu.
Dalam aksinya mereka menggelar spanduk dan membagikan selebaran yang berisi tuntutan mereka. Para aktivis itu juga membakar ban bekas.
Koordinator aksi Andi Buswan dalam orasinya mengatakan pembangunan belt conveyor PT. Antam hanya akal-akalan semata dan menghabiskan anggaran.
“Pembangunan Belt Conveyor dengan nilai proyek sekitar 13,5 juta US dollar atau Rp 12,61 Triliun namun tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga patut diduga bahwa proyek tersebut hanya akal-akalan segala menghabiskan anggaran,” tegasnya.
Selain itu kata mereka dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selama lebih 51 tahun, PT Aneka Tambang tidak transparansi dalam pengelolaan CSR nya.
“Dapat kami katakan PT Aneka Tambang tidak kooperatif dan bahkan tidak transparansi terkait dengan hasil pendapatan PT Antam setiap tahunnya serta berapa nominal CSR PT Antam yang telah dianggarkan setiap tahunnya, untuk apa saja dan dimana saja pengalokasian CSR PT Antam itu,” paparnya.
Mereka juga kembali mendesak DPRD Kolaka agar menghadirkan general manager perusahaan BUMN itu untuk menemui mereka.
Sayangnya anggota DPRD tidak ada yang bisa menemui mereka karena sedang dinas luar.
“Pak Ketua DPRD Kolaka sebenarnya bersedia menemui adik-adik, hanya saja hari ini masih ada agenda luar angota DPRD, jadi tadi dikomunikasikan nanti tanggal 10 baru bisa, sebab ada agenda yang sudah terjadwal sebelum itu,” papar Muhardin Tasruddin, Sekretaris DPRD Kolaka yang menemui para pendemo.
Tak puas dengan jawaban itu, para pendemo mengancam akan terus melakukan aksi hingga tututan mereka terpenuhi.
