Kolaka, – Legislator PKS DPRD Kolaka, Firlan Muharram Alimsyah meminta pendataan warga yang akan menerima bantuan terdampak langsung Covid-19, harus objektif dan lepas dari tendensi apapun.
“Pendataan harus benar-benar objektif agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran, jangan ada tendensi politik, atau tendensi pribadi,” tegasnya (20/4).
Lanjutnya dari hasil pantauannya langsung, Legislator PKS itu menemui adanya keluhan warga yang berhak, belum terdata untuk dimasukan dalam data warga terdampak Covid-19.
“Di sekitar Wundulako, Baula, Pomalaa saja masih saya dapatkan ada warga yang belum didata, mereka mengeluhkan kenapa belum ada yang data dan minta KK-nya, padahal mereka warga terdampak, ” terangnya.
Bahkan setelah dicek ke pemerintah setempat, legislator PKS menyayangkan belum adanya data dari warga yang dimaksud.
“Setelah saya datang baru mereka minta KK-nya, ini kan tidak objektif namanya, makanya saya minta agar dalam pendataan benar-benar objektif, jangan ada tendensi lain, misalnya karena dia ini pilih si anu dulu, harus dihilangkan itu, kalau benar-benar berhak dan memang terdampak harus di masukkan, agar tepat sasaran, ” ungkapnya.
Sehingga aleg PKS itu meminta petugas desa dan kelurahan yang melakukan pendataan harus secara akurat.
“Saya minta dalam pendataan segala warna politik yang ada tolong ditanggalkan, karena ini berbicara kemanusian, harus akurat, “tegasnya.
Dia juga mengharapkan pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 tidak tumpang tindih.
“Kami berharap pemerintah berupaya agar bantuan tidak sampai terjadi overlapping. Artinya, dalam satu rumah tangga tidak tumpang-tumpang tindih, yang sudah dapat ya sudah,” terangnya.
Selain itu dia juga meminta pendataan ulang bagi yang belum terdata terhadap orang-orang atau warga yang semestinya mendapat bantuan, tapi karena sesuatu hal mereka tidak mendapatkannya sebelum di verifikasi.
“Kalau ada yang belum masuk, tolong di data ulang, dimasukkan yang belum ada, ” tutupnya.
