KOLAKA,WN—Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara(Sultra) Arifin Jamal Budi Dharma, dalam laporannya pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara(Sultra) tahun 2027 pada(9/4/2026) disalah satu hotel di Kolaka. Menegaskan bahwa Semua capaian visi misi Beramal secara signifikan adalah bentuk komitmen bersama semua pemangku kepentingan.
Dikatakannya bahwa pelaksanaan Musrenbang sesuai ketentuan perundang-undangan antara lain undang-undang no.25/2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, undang undang no.23/2014 tentang pemerintahan daerah, Permendagri no.86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, Perda Kab.Kolaka no.3/2025 tentang RPJMD Kab Kolaka 2025-2029.
Pelaksanaan Musrenbang ini untuk menyelaraskan rancangan RKPD Kabupaten Kolaka tahun 2027 melalui kesepakatan bersama para pemangku kepentingan. Dengan tujuan diantaranya menyepakati prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan serta program tahun 2027.
Mempertajam keterkaitan antara permasalahan, target indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan, menyelaraskan usulan dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan dan yang terpenting memastikan kesesuaian dengan visi misi daerah Beramal.
Kepala Bappeda menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah bagian dari tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjaga proses partisipatif, terukur yang telah laksanakan sejak Desember 2025 dengan melaksanakan Musrenbang desa dan kelurahan, dan Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2026. Dengan demikian sinkronisasi program dan indikator yang dilaksanakan serta penginputan pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD Kolaka pada Februari-Maret 2026.
Arifin Jamal menjelaskan bahwaa semua proses tersebut telah terkumpul 1.228 usulan dari desa/kelurahan/kecamatan dan 234
usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD yang telah terinput melalui aplikasi SIPD dengan estimasi usulan anggaran sebesar Rp 3-4 Trilyun. Selanjutnya hasil Musrenbang kabupaten akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir RKPD kemudian akan difasilitasi oleh Pemprov Sultra sebelum ditetapkan menjadi
RKPD final pada Juli 2026 mendatang.
Selain itu Arifin Jamal bahwa pelayanan yang ikut dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah di 12 kecamatan diantaranya Dinas Sosial dengan melakukan pelayanan Penerima BantuanbIuran(PBI) dan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) dan perbaikan data Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) terhadap 6.159 jiwa. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Disdukcapil) melakukan pelayanan sebanyak 5.325 dokumen, Dinas Kesehatan memberikan pelayanan gratis terhadap 1.507 orang, layanan perpustakaan keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 891 pengunjung, pelayanan KB gratis oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(KB) sebanyak 717akseptor KB.
Selanjutnya layanan Nomor Induk Berusaha(NIB) oleh Dinas PTSP-PM sebanyak 54 orang, dan layanan pembuatan AK-1 oleh di Dinas Nakertrans sebanyak 20 orang pemohon. Kepala Bappeda menekankan bahwa visi misi RPJMD dan RKPD tahun 2027 bahwa visi Beramal yang telah disepakati bersama dalam RPJMD adalah terwujudnya Kabupaten Kolaka yang Berkeadilan, Maju dan Unggul, kemudian dijewantakan dalam 5 misi dan 9 program prioritas.
“Pelaksanaan visi misi dan program prioritas adalah mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan yang semakin merata berbasis pelayanan dasar berkualitas, ekonomi inklusif dan tata kelola yang bersih, ini merupakan bagian dari fokus pembangunan
yang juga telah diselaraskan dengan tema RKP dan RKPD Sultra tahun 2027,”jelas Arifin Jamal.
Lanju Kepala Bappeda Jamal, menyampaikan bahwa cerminan dari capaian seluruh Indikator Kinerja Utama(IKU) tahun 2025 yang berada pada tingkat capaian di atas 95% bahkan beberapa indikator melampaui target RPJMD diantaranya pertumbuhan ekonomi yang dtargetkan di angka 5,3% ternyata terealisasi 6,96%, Indeks Pembangunan Manusia(IPM) dengan target 76,88 poin, terealisasi 76,92 poin, penurunan tingkat kemiskinan yang ditargetkan diangka 10,5% “Alhamdulillah turun menjadi 10,19% dan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan di angka 2,43%, realisasinya di angka 2,25%,”jelasnya.
Dikatakannya bahwa semua capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang merata
dan berkelanjutan, perlu dipertahankan dan
tingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
“Kami juga berkomitmen bahwa seluruh program dan kegiatan RKPD akan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan visi-misi Beramal dengan memastikan program yang dirumuskan benar-benar berdampak pada pelayanan publik, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan,”pungkasnya.
Selain kata Kepala Bappeda bahwa RKPD juga disusun untuk mendukung program prioritas provinsi, prioritas nasional dan arahan Presiden untuk penguatan gizi masyarakat, penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, penguatan koperasi dan UMKM, serta percepatan perbaikan tata kelola layanan. Keselarasan RKPD Kabupaten Kolaka dengan program prioritas-prioritas tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
“Kita harapkan dapat mempercepat
Kabupaten Kolaka mencapai target-target nasional di tingkat daerah, sekaligus memperluas peluang sinergi pendanaan dan
program, baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,”pungkas Arifin Jamal.
Kegiatan dihadiri Bupati Kolaka H Amri sekaligus membuka Musrenbang RKPD tahun 2027, Wakil Bupati Kolaka H Husmaluddin, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Dr Agus Fatoni, Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana, Wakil Ketua DPRD Kolaka Awaluddin Paseng, beserta anggota dewan, anggota Forkopimda, Sekda Kolaka Akbar, Sekretaris Bappeda Provinsi, Kepala Bappeda Kolaka Timur, Kolaka Utara dan Bombana, tokoh masyarakat, tokoh adat, Ketua ketua ormas, dan seluruh pimpinan instansi vertikal, Camat, Lurah dan Desa, pimpinan BUMD/BUMN, swasta dan Perbankan serta undangan lain.(**)
Foto, Kepala Bappeda Kolaka Arifin Jamal bersama Sekretaris Bappeda Provinsi Sultra, saat Musrenbang Kabupaten Kolaka.
