Pemda Kolaka Bentuk Tim Terpadu Penanganan Konplik Tanah di WIUP

KOLAKA,WN—Pemda Kolaka Sulawesi Tenggara(Sultra) membentuk tim terpadu untuk melakukan penanganan terhadap konplik tanah masyarakat di Wilayah Izin Usaha Pertambangan(IUP) tahun 2025.

Pembentukan tim terpadu tersebut dibahas melalui rapat kordinasi yang dilaksanakan di Aula Sasana Praja Pemda Kolaka pada(17/6/2025) yang dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka H Amri Jamaluddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kolaka, Pj Sekda Kolaka Akbar, Kajari Kolaka Herlina Rauf dan Asisten II Setda Kolaka H Abbas Nuhung.

Rakordis tim terpadu penanganan permasalahan tanah di wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka dengan menghadirkan semua Camat, Kepala dan Lurah, Badan Pertanahan, unsur Forkopimda, sejumlah Kepala Dinas, para Asisten Setda Kolaka dan Plt Kepala Bappeda Kolaka Arifin Jamal Budi Darma, Danramil serta unsur terkait.

Dalam rakordis tersebut salah seorang Kades mengungkapkan permasalahan terjadi di Desa Oko-Oko dimana lokasi pembangunan PT IPIP yang sudah banyak membangun kios tanpa diketahui oleh aparat pemerintah setempat, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan diwilayah tersebut.

Untuk itu Bupati Kolaka menegaskan agar pihak Disdukcapil tidak melayani masyarakat mengurus KTP, tanpa disertai dengan surat pernyataan dan diketahui oleh Pemerintah Desa dan Lurah setempat.

“Saya tegaskan agar Disdukcapil tidak melayani KTP khususnya di Desa Oko-Oko harus ada surat keterangan dan pernyataan dari Pemerintah Desa setempat,”tegas Bupati.

Untuk melakukan penertiban penanganan permasalahan tanah di wilayah izin usaha pertambangan yang ada di PT IPIP, tim akan turun langsung dipimpin oleh Bupati Kolaka, bersama Kajari Kolaka, Kapolres Kolaka, Satpol PP, Danramil dan Polsek.

“Permasalahan tanah yang ada di wilayah izin usaha pertambangan harus segera dituntaskan, agar tidak menimbulkan permasalahan yang panjang, sehingga iklim dunia investasi bisa berjalan dengan baik,”tegas Bupati.(**)