Lider Sultra dan WRI Sorot Pelaksanaan Bintek Para Kades

Kolaka, WN – LSM Lingkar Demokrasi Rakyat(Lider) Sultra dan Wahana Rakyat Indonesia(WRI) tergabung dalam konsorsium LSM menyorot penggunaan anggaran Bimbingan teknik (Bintek) para Kepala Desa (Kades) di laksanakan di Kendari dua kali dan satu kali di Malang Jawa Timur.

Ketua LSM Lider Sultra Herman Syahruddin mengungkapkan adanya bintek para Kades yang dilaksanakan di Kendari dua kali dan satu kali di Malang Jawa Timur dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) muncul keluhan dari pada sejumlah Kades. Pasalnya bintek itu terkesan memberatkan para Kades itu sendiri. Sehingga pihaknya selaku sosial kontrol melalui konsorsium LSM menyurat ke DPRD melalui Komisi I agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat(RDP) terkait penggunaan ADD untuk bintek.

“Jadi kehadiran sebanyak 30 orang Kades dalam RDP ini merupakan keterwakilan tiga orang Kades setiap kecamatan,” beber Herman dihadapan Komisi I DPRD Kolaka.

Menurut Herman bahwa pelaksanaan bintek para Kades dengan menggunakan dana ADD terkesan memberatkan para Kades itu sendiri. Karena bintek tersebut ada kontribusi yang harus disetor oleh setiap Kades antara Rp 4 sampai Rp 6 juta setiap Kades. Meskipun bintek itu tidak diikuti oleh Kades tetapi tetap dibebankan menyetor kontribusi.

“Jadi ada kesan bintek itu memberatkan para Kades itu sendiri, karena bintek tersebut ada kontribusi disetor antara Rp 4 sampai Rp 6 juta meskipun tidak diikuti kontribusi tetap disetor itu yang menjadi kemuhan sejumlah Kades,”ujar Herman yang disahuti oleh Ketua WRI Amir Kaharuddin.

Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD) Rahmat menjelaskan bahwa bintek Kades itu dilaksanakan oleh salah satu yayasan. Yayasan itu kata Rahmat telah memiliki surat keterangan terdaftar, sehingga berhak menentukan tempat pelaksanaan bintek.

Menurut informasi yayasan kepada dirinya kata Rahmat bahwa di Kolaka hanya satu hotel saja yang cukup representatif bisa digunakan pelaksanaan bintek. Tetapi pihak Yayasan terkendala karena budget hotel tersebut cukup tinggi sehingga bintek itu dilaksanakan di luar Kolaka.

“Jadi kalau bintek para Kades itu dilaksanakan di Kolaka, pihak Yayasan selaku pelaksana bintek tidak mampu karena budget yang ditawarkan terlalu tinggi,” kata Rahmat.

Menyimak pernyataan konsorsium LSM maupun Sekdis Dinas PMD, Ketua Komisi I DPRD Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) Kaharuddin didampingi Wakil Ketua Komisi Agus Salim yang memimpin RDP di ruang rapat Dewan lantai II pada(8/9/22) membahas terkait masalah anggaran bintek para Kades. Maka kedepan pihak Komisi I meminta supaya pelaksanaan bintek para Kades tetap dilaksanakan di Kolaka.

“Jadi kedepannya kami meminta pelaksanaan bintek bagi semua Kades sebaiknya dilaksanakan di Kolaka saja dengan pertimbangan efisiensi anggaran,”pinta Kaharuddin.

Selanjutnya Kaharuddin juga berharap agar bintek para Kades kedepan harus juga mengikutkan BPD dan bendahara desa. Kita berharap bintek selanjutnya harus diikuti juga bendahara desa dan BPD,”harapnya. (pus)