Ketua LMR RI; Ajak Masyarakat Pilihlah Pemimpim Yang Paham Soal Pemerintahan

KOLAKA,WN—Ketua Komisariat Wilayah(Komwil) Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia (LMR-RI) Sultra Haning Abdullah, mengajak masyarakat Sultra secara khusus masyarakat Kolaka bahwa dalam rangka menghadapi Pilkada pada November 2024 mendatang, untuk memilih Calon Gubernur(Cagub) dan Calon Wakil Gubernur(Cawagub), Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Calon wakil Walikota(Wawali) agar memilih pemimpin yang paham tentang tatakelolah pemerintahan. Hal itu dituturkan kepada media ini melalui WhatsAppnya pada(17/4/2024).

Dikatakannya Pilkada tahun 2024 baik itu memilih Cagub/Cawagub maupun Cabup/Cawabup dan Walikota/Wawali yang betul-betul bisa memahami tentang tata pemerintahan. Menurutnya dengan mencermati kondisi sosial dan suhu politik saat menjelang Pilkada serentak di Sultra secara khusus DI Kabupaten Kolaka. Pilkada Kolaka kata Haning nampaknya memiliki daya tarik tersendiri, apalagi di Kolaka ini memiliki daya alam pertambangan cukup besar, dan keberadaan sejumlah perusahaan besar kini mengelolah tersebut.
tanah mengandung kasar Nikel
“Kolaka kini masuk kawasan ekonomi strategis nasional, menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi setiap figur untuk menjadi pemimpin di daerah Bumi Mekongga,”ungkapnya.

Meski demikian Haning menegaskan agar masyarakat dalam memilih pemimpin yang akan datang sebaiknya figur yang bisa memahami tata kelolah pemerintahan. Mengapa perlu memilih pemimpin yang memahami tentang pemerintahan serta melihat rekam jejaknya, menurut Haning akhir-akhir ini sejak era reformasi dimana pemilihan lansung secara bertahap entah disadari atau tidak telah terjadi pergeseran nilai dalam menentukan sikap pilihan dengan menjadikan kemampuan financial seorang figur menjadi pilihan priotas tanpa melihat jejak rekam dan kualitas wawasan serta latar belakang disiplin ilmu seorang figur.

“Jadi tanpa kita sadari masyarakat akan tergiring kedalam sistim pemerintahan dimana kebijakan berdasarkan selera pemimpin karena kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah apalagi dikelilingi Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) kadang kala asal bapak senang,”ungkap Haning.

Ia menegaskan dengan menyerahkan amanah kepada pemimpin yang bukan ahlinya maka tunggulah ‘kehancurannya’ inilah mungkin terjadi di era sekarang sehingga banyak pemimpin yang terjebak kedalam pelanggaran hukum karena tidak bisa membedakan mana tugas dan tanggung jawabnya dan mana haknya sehingga hak-hak rakyat pembangunan semua haknya maka terjebaklah kedalam lumpur korupsi.

“Miris dan sadis sudah beberapa contoh terjadi belum sampai satu tahun masa jabatan sudah kena Operasi Tangkap Tangan(OTT) anti razuah Komisi Pemenerantasan Korupsi(KPK) karena memang dari awal mencalonkan diri yang ada di benaknya adalah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kroni pendukungnya,”ujarnya.

Lanjut Haning dengan kekayaan sumber daya alam Nikel sehingga banyak dilirik oleh para investor, ini yang perlu dicermati secara baik karena dipastikan akan bermunculan pengusaha dunia pertambangan maupun investor dalam memberikan dukungan financial kepada salah satu figur kandidat Cabup/Cawabup, hal inilah menurut Haning bisa melegitimasi menggadaikan kekayaan alam tanah merah Kolaka mengandung kadar Nikel.

“Yang namanya pemilik uang atau investor pastilah mengharapkan keutungan besar bisa menjadi target, dan inilah yang perlu diwaspadai, dan kalau seorang calon pemimpin sudah terjebak dengan adanya komitmen terbangun seperti itu, maka pastilah pembangunan maupun dalam mensejahterakan masyarakat tidak bisa tercapai dengan baik” dan kalau kandidat Cabup/Cawabup kalau hanya mengandalkan kemampuan financial tentunya identik permainan uang, disinilah masyarakat harus cermat melihat, jangan sampai kekayaan alam tergadaikan,”ujarnya.

Dikatakannya sebagai lembaga memiliki keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dan sekaligus sosial kontrol terhadap jalannya pemerintahan, ia mengingatkan kepada masyarakat agar jangan hanyut dengan sistim pemilihan transaksional mematikan nurani sehingga tidak melihat lagi dengan kacamata nurani.

“Jangan mau dibutakan dengan kepentingan sesaat dan janji-janji atau komitmen politik praktis yang biasanya lebih berpeluang terjadi, dan setelah terpilih maka dikemudian hari bisa menuai kekecewaan, dan hal inilah yang harus kita cermati “Jadi kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita sendiri siapa lagi, “mari pelihara persatuan dan kesatuan demi masa depan daerah dan negara kita, demi masa depan anak cucu kita di Bumi Mekongga agar jangan terkesan merantau di daerah sendiri,”pungkasnya.(pus)