GPRI Tuntut PT Antam Transparansi CSR dan Pengoperasian Belt Conveyor

KOLAKA,WONUANEWS – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan kelompoknya Gerakan Pembebasan Rakyat Indonesia (GPRI), melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kolaka pada 25/6, Sulawesi Tenggara menuntut PT.Aneka Tambang untuk transparansi dalam pengelolaan dana CSR kepada masyarakat dan juga pengoperasian “belt coveyor” nya.

Koordinator aksi Andi Buswan dalam orasinya mengatakan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selama lebih 51 tahun, PT Aneka Tambang tidak koperatif dan bahkan tidak transparansi terkait dengan hasil pendapatan setiap tahunnya dan pengelolaan CSR nya.

“Dapat kami katakan PT Aneka Tambang tidak koperatif dan bahkan tidak transparansi terkait dengan hasil pendapatan PT Antam setiap tahunnya serta berapa nominal CSR PT Antam yang telah dianggarkan setiap tahunnya, untuk apa saja dan dimana saja pengalokasian CSR PT Antam itu,” paparnya.

Selain itu kata Buswan pada tahun 2012 lalu, PT.Antam telah melakukan pengembangan infrastruktur yang salah satunya adalah pembangunan “Belt Conveyor” dengan nilai proyek sekitar 13,5 juta US dollar atau Rp12,61 triliun namun tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

“Mega proyek Belt Conveyor yang tujuannya efisiensi dan sebagai uapaya untuk menerpakan prinsip keselamatan kerja serta mempermudah proses pengangkutan material batu bara dan bijih nikel ke pabrik yang menggantikan dump truk, tetapi faktanya selama ini belt coveyor tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga patut diduga bahwa proyek tersebut hanya akal-akalan segala,” tegasnya.

Sehingga GPRI menyampaikan tuntutan kepada pihak PT.Antam melalui DPRD Kolaka agar menghadirkan general manager perusahaan BUMN itu atau pihak yang berkompeten melakukan presentase secara transparan mengenai hasil pendapatan dan nominal CSR.

“Kami minta secara tegas pihak DPRD memfasilitasi pertemuan ini sesuai amanah UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” tegas Andi Buswan.

Usai melakukan orasi sekelompok pemuda memasuki ruangan kantor DPRD setempat, namun anggota dewan khususnya komisi tiga yang membidangi pertambangan tidak tampak satu orang pun yang berada di dalam ruangan sehingga mereka membubarkan diri.