Bupati Kolaka Buka Sosialisasi dan Bimtek Portal Perlinsos Kepada Agen Pendamping

KOLAKA,WN—Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara(Sultra) H Amri membuka secara resmi acara sosialisasi dan bimbingan teknik(Bimtek) portal perlindungan sosial(perlinsos) kepada agen pendamping training of trainers(TOT) dilaksanakan di aula Sasana Praja Pemda Kolaka pada(15/7/2026). Ketua Panitia Mirdhan Athar dalam laporannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini didasari pentingnya peran agen pendamping perlinsos dalam mensukseskan implementasi program piloting digitalisasi bansos di Kabupaten Kolaka.

Terpilihnya Kolaka sebagai salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi piloting digitalisasi bansos sekaligus menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Sultra telah menempatkan para agen pendamping sebagai ujung tombak dalam mengawal program strategis ini di tengah masyarakat, khususnya dalam hal pemutakhiran data dan pendaftaran bantuan sosial secara digital serta memastikan program tersebut berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel, diperlukan penyamaan persepsi serta peningkatan kapasitas teknis bagi para agen pendamping.

Melalui metode training of trainers(TOT) para peserta dipersiapkan bukan hanya untuk memahami materi secara personal, namun juga mampu menjadi pelatih dan edukator bagi agen atau masyarakat lain di wilayahnya masing-masing. Tujuan pelaksanaan acara ini kata Mirdhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis para agen pendamping terkait implementasi piloting digitalisasi bansos portal perlinsos serta sistem pembayaran dalam digitalisasi bansos.

Selain kata Mirdhan bimtek ini untuk membangun standarisasi metode edukasi dan pendampingan di lapangan, memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemda, instansi pembina dan para agen di tingkat bawah. Mirdhan menjelaskan peserta kegiatan ini berjumlah kurang lebih 400 orang dari kurang lebih 1.500 agen yang sudah melakukan aktivasi IKD. Berdasarkan data agen yang sudah terdaftar di agen perlinsos sudah mendaftar sekira 1.240 san orang dari semua kecamatan.

“Kami juga perlu menyampaikan beberapa hal bahwa sejak Kabupaten Kolaka ditetapkan sebagai salah satu piloting digitalisasi bansos, satu dari 43 kabupaten kota di seluruh Indonesia, Kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan atau langkah-langkah dengan membentuk Satgas percepatan pelaksanaan digitalisasi Bansos Kabupaten Kolaka yang diketuai Dsikomandani,”ungkap Mirdhan.

Dikatakannya sejauh ini penduduk wajib KTP Kabupaten Kolaka kurang lebih 188.439 orang yang telah aktivasi IKD-nya sampai saat ini sebesar 30,14%. Kemudian dari data kepala keluarga baru 2.647 atau baru 2,96%.

“Kenapa ini agak lambat karena proses bimteknya baru dilaksanakan hari ini.” Kita berharap setelah agen-agen ini dilakukan sosialisasi dan bimtek sebentar, merekalah nanti yang akan membantu masyarakat untuk melakukan pendaftaran melalui portal perlinsos baik secara mandiri maupun melalui bantuan para agen yang ada di lapangan.

Mirdhan menyampaikam bahwa dengan melihat capaian dari beberapa daerah yang menjadi piloting perlinsos ini terkait dengan cakupan jumlah kepala keluarga yang terdaftar di portal perlin sos itu, terakhir di Kabupaten Mojokerto termasuk Kota Surabaya itu cukup tinggi cakupan, warga yang sudah mendaftar itu di sana yang mereka lakukan adalah pertama seluruh ASN-nya, seluruh ASN-nya itu diwajibkan untuk mendaftar di aplikasi atau di portal perlinsos. “Kalau yang baru kami lakukan sekarang, berdasarkan surat pak bupati seluruh ASN lebih diharuskan untuk melakukan aktivasi IKD. “Kita harapkan semua bisa mendaftarkan diri. Persoalan kemudian nanti kita bisa terakomodir, tercover sebagai calon penerima atau tidak, itu urusan lain.” “Yang jelas kita juga memburu cakupan cakupan persentase warga masyarakat yang mendaftar di portal perlinsos ini,”kata Mirdhan mantan Kadis Pariwisata.

Selain itu kata Mirdhan kemudian yang dilakukan adalah jemput bola(jebol) aktivasi IKD terus dilakukan oleh Disdukcapil dan pelaksanaannya kita akan paralel dengan Dinas Sosial dan Dinas Kominfo. “Sehingga kita harapkan proses aktivasi IKD-nya bisa berjalan secara paralel dengan proses pendaftaran di portal perlinsos,”pungkas Mirdhan.

Sementara Bupati Kolaka H Amri dalam atahannya menyampaikan bahwa hanya 43 kabupaten dari 416 kabupaten diseluruh nusantara, program sudah berjalan sejak tahun 2025 yang kemudian menjadi pilot project pertama di Kabupaten Banyuwangi, bahwa aplikasi digitalisasi terkait dengan perlinsos untuk dilakukan validasi dan akurasi. “Saya kira ini sebuah kepercayaan dan menjadi tanggung jawab bersama mengenai program digitalisasi transformasi digitalisasi perlindungan sosial ini.” Ini butuh kolaborasi, butuh kerja sama, butuh kemitraan dengan semua stakeholder terkait, agar supaya apa yang menjadi harapan dari pemerintah pusat dengan kebijakan pilot project ini sesuai dengan harapan bukan hanya pemerintah pusat, tetapi sekali lagi menjadi harapan kita bersama,”ungkap Amri.

Dikatakannya bahwa digitalisasi perlinsos ini adalah bagian dari pendekatan strategi khususnya dalam rangka penanganan Keluarga yang tidak mampu. “Saya berharap dalam penyelenggaraan bantuan digitalisasi bantuan sosial ini dengan kerja bersama agen-agen pendamping yang mempunyai tugas memberikan edukasi, melakukan pendekatan-pendekatan komunikasi agar supaya kesadaran masyarakat untuk meregistrasi kependudukan melalui IKD,”harap Bupati.

Sosialisasi dihadiri Bupati Kolaka H Amri, Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana, Sekda Kolaka Akbar, Asisten I Setda Kolaka Mirdhan Athar, Asisten III Setda Kolaka Hj Andi Wahidah, Ketua Komisi III DPRD Kolaka Israfil, Kepala Bappeda Kolaka Arifin Jamal, para pimpinan OPD lingkup Pemda Kolaka, pimpinan BUMN, pimpinan instansi vertikal diantaranya BPS, BPJS, Samsat, PLN, dan BPN, Narasumber dari BI Kendari dan tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Sosial RI, dan jajaran Kepala Bagian, Camat dan Lurah se Kabupaten Kolaka serta para agen pendamping Perlinsos dari 12 kecamatan se Kabupaten Kolaka.(**)