Wabup Husmaluddin Sampaikan Jawaban Pemda Kolaka Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

KOLAKA,WN–Wakil Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara(Sultra) H Husmaluddin menyampaikan jawaban, tanggapan dan penjelasan Pemda Kolaka atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kolaka terhadap Rancangan Peraturan Daerah(Ranperda) tentang perubahan APBD Kolaka tahun anggaran 2026. Wabup Husmaluddin mengawali tanggapan yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan terhadap ketergantungan Pemda Kolaka pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provensi, Husmaluddin menjelaskan bahwa peningkatan PAD harus ditempuh melalui optimalisasi intensif pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pemutakhiran data objek dan subjek pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan berbasis digital. Penguatan pengawasan dan penagihan piutang, optimalisasi pengolahan aset daerah serta peningkatan kontribusi BUMD. Pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi peningkatan PAD, sehingga pertumbuhan PAD tidak hanya bersifat administratif, tapi didukung oleh basis potensi yang riil dan berkelanjutan. “Mohon izin pak Ketua untuk fraksi PDIP saya hanya bacakan satu saja karena kebetulan satu orang juga yang hadir dari fraksi PDIP,”Wabup disambut tawa hadirin.

Selanjutnya dari fraksi Partai Demokrat, Wabup Husmaluddin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi Partai Demokrat atas masukan pandangan yang disampaikan terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2026. Pemda Kolaka sependapat bahwa perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah terhadap perkembangan kondisi ekonomi, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah serta dinamika pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran berjalan. Terkait peningkatan PPN dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat di dunia usaha. “Saya kira sama pendapatnya dengan fraksi PDI Perjuangan,”kata Husmaluddin.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra) apresiasi dan dorongan fraksi Gerindra agar pemerintah daerah terus mengkaji sektor-sektor potensial yang belum menjadi sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah menyambut baik dan sependapat Kabupaten Kolaka memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, baik pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata. Pengembangan jasa maupun sektor industri dan hilirisasi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah akan terus mendorong agar potensi ekonomi tersebut dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat dan pada saat yang sama memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kalaka menyadari bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dari terciptanya iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah daerah akan terus melakukan penyederhanaan pelayanan perizinan, peningkatan kepastian kepastian berusaha, memperkuat promosi investasi serta membangun sinergi dengan dunia usaha dan para pemangku kepentingan. Investasi yang masuk ke Kabupaten Kolaka diharapkan bukan hanya peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Peningkatan nilai tambah komunitas lokal, memperkuat UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait banyaknya kejadian kebakaran, pemerintah daerah telah melakukan antisipasi dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran sebanyak dua unit. “Ini jawaban yang langsung dijawab tuntas,”ujarnya.

Selanjutnya, Fraksi Keadilan Sejahtera apresiasi yang diberikan kepada TAPD atas kecermatan dalam merampungkan dokumen rancangan perubahan APBD secara tepat dan cepat dengan memprioritaskan alokasi anggaran pada program-program pelayanan dasar dan jaringan pengamanan sosial bagi masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dan harapan tersebut peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, khususnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur telah menjadi komitmen pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan sesuai misi pembangunan daerah.

Pandangan fraksi PKS agar target pertumbuhan ekonomi berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan daerah dengan mengalokasikan anggaran secara konsisten penurunan ketimpangan pendapatan dan memperluas lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah terus melakukan inovasi-inovasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui program prioritas Beramal yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan serta mendukung sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi.

Pemerintah daerah juga terus berupaya memperluas lapangan kerja dengan meningkatkan pemberdayaan UMKM, baik melalui kemudahan akses permodalan, kemudian pemasaran digitalisasi pelatihan melalui balai latihan keterampilan kerja.

Atas dukungan fraksi PKS terhadap berkelanjutan program kartu Beramal terkait bantuan sosial dan pelayanan dasar, Kartu Sehat, Kartu Pintar, Kartu Tani, Kartu Perikanan dan Kartu Bantuan Lansia Disabilitas, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya melalui program ramal kami terus upaya meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, memastikan penyaluran tepat sasaran dengan terus melakukan update data DTKS secara berkala serta peningkatan pengendalian agar menghindari duplikasi dan tumpang tindih dengan program bantuan dari APBN, APBD, Provinsi dan CSR.

Fraksi Nasdem mengenai peningkatan PAD tidak dilakukan dengan cara yang membebani masyarakat, tetapi melalui melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah. Husmaluddin menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap target dan realisasi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan daerah, maupun pendapatan transfer.

Sumber-sumber pendapatan yang belum mencapai target akan melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab serta langkah-langkah optimalisasi sesuai dengan potensi yang tersedia. Optimalisasi PAD dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Pemutakhiran basis data optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta peningkatan kinerja BUMD dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Nasdem yang meminta perhatian terhadap kondisi jalan, jembatan, irigasi, drainase, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan serta serta infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah sependapat bahwa ketersediaan ketersediaan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi masyarakat merupakan roda penggerak utama kesejahteraan daerah.

Saat ini, inventarisasi dan dan pemetaan kondisi infrastruktur terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Program pemeliharaan berkala maupun peningkatan infrastruktur dilaksanakan secara bertahap yang tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah serta optimalisasi sumber pendanaan.

Dari fraksi Gabungan Amanat Berkarya terkait belanja daerah, pemerintah daerah sependapat bahwa setiap peningkatan belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal, harus memiliki orientasi yang jelas terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2026 dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja.

Terkait pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerintah daerah berkomitmen agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha skala besar, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja lokal dan seluruh pelaku ekonomi rakyat.

“Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan pembangunan ekonomi inklusif, dengan mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perdagangan dan UMKM serta memperluas akses masyarakat terhadap permodalan, pelatihan pendampingan usaha dan pemasaran produk lokal,”ungkap Wabup.

Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kolaka atas berbagai saran, masukan, pertanyaan, serta koreksi yang telah disampaikan seluruh pandangan fraksi-fraksi tersebut merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam rangka penyempurnaan substansi rancangan peraturan daerah agar semakin selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kolaka.

Wabup juga berharap agar seluruh rangkaian pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2026 dapat berjalan dan lancar, menghasilkan keputusan yang terbaik serta menjadi landasan bagi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, maju dan unggul demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka,”papar Husmaluddin.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana didampingi Wakilnya H Syaifullah Halik, Sekda Kolaka Akbar, Asisten III Setda Kolaka H Andi Wahidah, para staf ahli Bupati Kolaka, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah, maupun instansi vertikal.(**)