Holding Statement Terkait Isu Sungai Oko-Oko dan Sungai Huko-Huko

KOLAKA,WN—Holding satetement terkait isu sungai Oko-Oko dan Sungai Huko-Huko di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara(Sultra) yang meluap setelah terjadinya intensitas hujan tinggi pada(13/11/2025). PT Vale Indonesia,Tbk(PT Vale) menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di masyarakat dan mengakui peran penting pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, selama dijalankan secara bertanggung jawab serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan percaya bahwa tata kelola yang baik merupakan pondasi utama untuk mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Komitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang beretika, transparan, dan bertanggung jawab dilandasi oleh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan secara konsisten di seluruh lapisan organisasi maupun proyek yang sedang dikembangkan.

Tata kelola yang baik dan keberlanjutan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dalam seluruh kegiatan operasional, PT Vale menerapkan standar internasional Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk memastikan setiap proyek memberikan kontribusi positif bagi manusia, lingkungan, dan kemakmuran bersama.

Saat ini, PT Vale di Pomalaa masih berada pada tahap konstruksi, dengan fokus pada persiapan serta pembangunan infrastruktur. Meskipun belum memasuki tahap produksi, langkah-langkah perlindungan lingkungan dan sosial telah kami terapkan sejak dini untuk mengantisipasi potensi dampak.

Pemantauan kualitas udara dan air dilakukan secara berkala guna memastikan ekosistem lokal serta akses terhadap air tetap terlindungi dengan baik. Upaya ini dijalankan bersama otoritas terkait.

Perusahaan menyampaikan rasa empati atas musibah yaitu banjir yang merendam sebagian area persawahan di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, serta Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Kejadian ini bukanlah hal yang diharapkan, karena komitmen kami adalah menjalankan operasional dengan tetap memperhatikan kaidah pertambangan yang baik sehingga dampak yang dirasakan masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir, termasuk tetap menjaga kualitas air di wilayah perusahaan beroperasi. Hal itu disampaikan Head Of Corporate Communications PT Vale,Tbk Vanda Kusumaningrum kepada wartawan pada(18/11/2025).

Menghadapi intensitas hujan yang tinggi, PT Vale terus melakukan pemantauan rutin di sejumlah pengambilan sampel (sampling point) di area operasional, termasuk area tangkapan air yang mengalir ke Sungai Oko-Oko, untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap kualitas lingkungan.

Demikian pula yang terjadi di Daerah Aliran Sungai(DAS) Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, kami memastikan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh curah hujan tinggi beberapa waktu terakhir yang menyebabkan pocket-pocket pond meluap dan tidak dapat menampung volume air hujan tersebut. Tim lapangan PT Vale saat ini telah melakukan sejumlah langkah perbaikan dan pengendalian untuk mengantisipasi kondisi tersebut serta meminimalkan dampak.

“Kami juga senantiasa terbuka untuk bekerjasama dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan dinas terkait dalam melakukan pemantauan terhadap situasi ini,”ujar Vanda

Selain itu, kata Vanda bahwa tim perusahaan telah melakukan pendataan serta pengumpulan informasi terkait potensi dampak terhadap lahan pertanian maupun ataupun tambak masyarakat di sekitar aliran Sungai Huko-Huko.

“Kami terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk pengawas dari lembaga pemerintah, demi penanganan isu ini secara menyeluruh.”Kami memahami pentingnya menjaga dialog yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan media.”PT Vale berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat diverifikasi mengenai kinerja keberlanjutan kami, serta menyambut masukan konstruktif untuk memperkuat praktik yang kami jalankan,”ujarnya.

Dan yang terpenting tegas Vanda bahwa seluruh rencana pengelolaan lingkungan dan tanggungjawab sosial perusahaan, termasuk AMDAL, RKL, dan RPL, disusun melalui proses konsultasi publik agar aspirasi masyarakat dapat didengar dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.(**)