Gagap Eksistensial di Ruang Siber: Menggali Mata Air Filsafat Pancasila sebagai Imunitas Generasi AI

Oleh Saleh Sutrisna 

Mahasiswa Program Doktor Pasca Sarjana  IAIN Kendari

Dosen : Universitas Seembilanbelas November Kolaka

Email : salehsutrisna1976@gmail.com

 

Setiap tanggal 1 Juni, ruang publik kita selalu riuh oleh selebrasi Hari Lahir Pancasila. Di tengah akselerasi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang kian mendikte ruang kelas, peringatan ini tidak boleh sekadar menjadi ritual nostalgia atau pemanis lini masa media sosial. Di balik keriuhan tagar, ada sebuah jeritan sunyi dari dunia pendidikan kita: sebuah krisis moralitas digital akut yang menegaskan betapa generasi muda sedang mengalami kerinduan yang mendalam akan hadirnya Pancasila sebagai falsafah hidup (weltanschauung), falsafah negara, dan roh utama pendidikan nasional.

Krisis ini bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar. Kita sedang menyaksikan potret buram kompas moralitas generasi digital kita. Data resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat fakta mencengangkan bahwa 48 persen anak Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Sumber data yang menyatakan 48 persen anak Indonesia pernah mengalami cyberbullying berasal dari catatan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang juga sejalan dengan riset global dari UNICEF. Data krusial ini dipaparkan langsung oleh Menteri Komdigi, Meutya Hafid, dalam sebuah kampanye edukasiRuang siber yang mestinya menjadi ladang ilmu justru bermutasi menjadi panggung perundungan massal yang merusak psikis.

Lebih mengerikan lagi, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap potret darurat judi online nasional yang telah menjerat hampir 200.000 anak dan remaja Indonesia, bahkan mencakup puluhan ribu anak di bawah usia 10 tahun. Ketika algoritma media sosial dan AI digunakan untuk menjerat mentalitas anak-anak ke dalam pusaran judi dan kekerasan, ruang kelas kita justru sering kali terjebak pada mekanisasi kurikulum. Sekolah sibuk mengejar angka-angka kognitif dan kepatuhan administratif baku, namun menderita kekeringan akut dalam internalisasi nilai etis. Lahirlah generasi yang cerdas secara digital, namun gamang secara eksistensial. Mereka kehilangan “jangkar moral”, dan jangkar itu sejatinya adalah Pancasila.

Pancasila sebagai Philosophische Grondslag bukan sekadar teks kompromi politik yang pragmatis. Ia adalah kristalisasi dari mata air filsafat dunia yang digali mendalam oleh para pendiri bangsa untuk membentengi jiwa manusia Indonesia. Ketika kita bicara tentang Sila Pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, institusi pendidikan tidak boleh terjebak mengajarkannya sebatas dogmatisme ritus keagamaan sempit yang mekanis.

Filsuf klasik Aristoteles jauh-jauh hari telah merumuskan konsep Causa Prima atau The Unmoved Mover—sebuah gagasan rasional tentang adanya Penggerak Utama alam semesta yang mendasari segala eksistensi. Pemikiran kosmopolitan ini disempurnakan secara gemilang oleh filsuf muslim Ibnu Sina (Avicenna) melalui tesisnya mengenai Wajib al-Wujud (Wujud yang Niscaya). Ibnu Sina membuktikan bahwa eksistensi Tuhan adalah sebuah keniscayaan logis yang melandasi seluruh realitas kehidupan dan ilmu pengetahuan.

Dalam lembar sejarah kita, para sejarawan dan cendekiawan Islam terkemuka seperti KH. Wahid Hasyim dan Haji Agus Salim berhasil mentranslasikan kedalaman teologis Wajib al-Wujud ini ke dalam Sila Pertama. Mereka menegaskan bahwa substansi Ketuhanan dalam Pancasila adalah refleksi murni dari konsep tauhid yang inklusif untuk merawat kemanusiaan. Di sinilah Pancasila bekerja sebagai roh pendidikan: ia hadir memberi imunitas moral agar anak muda tidak mencari pelarian palsu pada jerat judi online atau kecanduan dunia virtual, melainkan menginsafi ilmu pengetahuan dengan landasan transendental yang kokoh.

Fenomena maraknya cyberbullying dan degradasi empati di media sosial menjadi indikator mutlak bahwa Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, harus segera dikembalikan ke episentrum sistem pengajaran kita. Pendidikan kita telah gagal jika hanya melahirkan siswa yang mahir mengoperasikan perangkat kecerdasan buatan (AI) namun menggunakan jemarinya untuk meruntuhkan martabat sesama manusia di ruang digital.

Filsuf Jerman Immanuel Kant melalui konsep Kategoris Imperatif menyatakan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat atau sarana objek kepuasan. Prinsip humanisme universal ini bertemu secara presisi dengan konsep Al-Karamah Al-Insaniyyah (Kemuliaan Manusia) yang digagas oleh Al-Ghazali, yang menegaskan bahwa memuliakan manusia adalah bagian inheren dari memuliakan Sang Pencipta.

Lebih jauh, sejarawan sosial Ibnu Khaldun dalam mahakaryanya Muqaddimah mengingatkan bahwa tegaknya sebuah peradaban (Madaniyyah) sangat bergantung pada kekuatan Asabiyah (solidaritas sosial) dan penegakkan keadilan etis. Kemanusiaan dalam kacamata Pancasila bukanlah humanisme sekuler barat yang mencerabut manusia dari Tuhan, melainkan kemanusiaan yang “beradab” (akhlaqi). Cendekiawan modern Prof. Mohammad Naquib al-Attas menggarisbawahi bahwa istilah “Adab” dalam Sila Kedua menuntut adanya pengenalan dan pengakuan atas posisi yang tepat bagi segala sesuatu—baik terhadap Tuhan, sesama manusia, maupun alam digital. Pendidikan harus melahirkan manusia yang beradab, bukan robot-robot pintar yang miskin empati sosial.

Pendidikan nasional kita sedang berada di persimpangan jalan krusial. Upaya modernisasi teknologi pendidikan terkadang justru mencerabut anak muda dari akar budayanya sendiri. Kerinduan mereka akan Pancasila yang hidup—bukan Pancasila yang sekadar dihafal—adalah alarm keras bagi para pengambil kebijakan, guru, dan dosen di seluruh penjuru negeri. Pancasila tidak boleh lagi diajarkan secara doktriner, top-down, atau sekadar menjadi bahan hafalan ujian pilihan ganda yang membosankan.

Pancasila harus dipulangkan sebagai roh pendidikan melalui pendekatan yang emosional, dialogis, dan aplikatif di ruang kelas. Struktur pengajaran harus merefleksikan nilai-nilai kesetaraan, perlindungan, dan persaudaraan sejati seperti yang dicontohkan dalam traktat sejarah Mitsaq Madinah (Piagam Madinah) yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW—sebuah preseden sejarah terbaik dalam mengelola masyarakat plural demi mewujudkan keadilan bersama tanpa diskriminasi hak.

Menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup generasi muda berarti memberikan mereka kompas pelaut yang tangguh di tengah hantaman badai globalisasi dan tsunami digital. Tugas utama pendidikan bukan sekadar mencetak buruh-buruh industri yang siap mengisi pasar kerja, melainkan melahirkan manusia seutuhnya: manusia yang ber-Ketuhanan, ber-Kemanusiaan, ber-Persatuan, ber-Kerakyatan, dan ber-Keadilan. Sudah saatnya kita penuhi kerinduan generasi muda ini dengan menghidupkan kembali roh Pancasila di setiap detak jantung pendidikan kita.