Sekda dicopot, Gabungan Masyarakat Adat Tolaki Mekongga Gelar Aksi Unjuk Rasa Di Kantor Bupati Kolaka

KOLAKA,WN—Gabungan masyarakat adat Tolaki Mekongga Mepokoaso menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kolaka pada (20/2/23). Aksi unjuk rasa yang digelar tersebut sebagai buntut dimutasinyaH Poitu Murtopo dari jabatanh Sekda Kolaka menjadi staf ahli Bupati Kolaka beberapa waktu lalu.

Dalam aksi tersebut massa penunjuk rasa menyampaikan pernyataan sikap, bahwa ada perlakuan tidak adil atau diskriminasi terhadap Bapak H. Poitu Murtopo (Sekda Kolaka) yang dianggap sebagai tokoh masyarakat wonua Mekongga sehingga di mutasi.

“Disinyalir juga bahwa Kepala Bappeda Pemda Kolaka sudah menjabat tujuh tahun lebih belum pernah melakukan evaluasi kinerja. Jadi Jika memang mau diterapkan aturan perundang-undangan secara adil dan benar, kenapa juga Drs. Djamaluddin Sise di angkat menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan. Padahal ia tidak pernah memilih jabatan tersebut dalam Uji kompetensi,” papara salah satu orator dalam aksi tersebut.

Dalam aksi itu juga mereka meminta agar PLH Sekda Kolaka Wardi tidak menduduki kursi Sekda Kolaka sebelum ada perintah Gubernur atau rekomendasi secara jelas, dengan alasan demi kondusifnya wilayah Bumi Mekongga.

“Karena ini sudah menjurus pada penghinaan orang yang kita tuakan dan tokohkan di Bumi Wuta Mekongga,”teriak massa.

Sementara Bupati Kolaka H Ahmad Safei didampingi Wakilnya H Muh Jayadin dan Kapolres Kolaka AKBP Reza serta sejumlah SKPD Pemda Kolaka, tetap bersikukuh terhadap keputusan pemutasian jabatan Sekda tersebut.

“Bilamana pengunjukrasa maupun pribadi H Poitu Murtopo tidak menerima atau mengangap hal itu sebagai kekeliruan hasil pelantikan kemarin yang saya lakukan, saya sarankan untuk adukan ke TUN, dan jika ada Keputusan Gubernur, apapun itu saya akan jalankan,”tegasnya.

Selan itu dalam dialog penunjuk rasa dengan Bupati Kolaka bersama Wakilnya disepakati untuk agar PLH Sekda tidak menempati ruangan Sekda dan tidak untuk memproses sekda definitif sebelum ada putusan dari KASN dan rekomendasi dari Gubernur Sultra. Kesepakatan tersebut tertuang dalam pernyataan yang ditandatangani Bupati berasama wakilnya yang bermaterai.

Dihadapan pengunjuk rasa,  Safei juga menyatakan siap memfasilitasi perwakilan Ormas untuk langsung mempertanyakan kebijakan tersebut ke KASN, agar semua bisa jelas terkait apa yang telah dilakukannya.

“Saya akan fasilitasi perwakilan saudara-saudara semua agar permasalahan ini,” tutupnya.

Usai ditemui Bupati dan terjadi kesepakatan bersama, massa aksi langsung membubarkan diri dengan tertib. (pus)