PSB Program 100 Hari Kerja Bupati Kolaka

KOLAKA,WN—Kepala Dinas Kesehatan(Kadinkes) Kolaka Sulawesi Tenggara(Sultra) dr H Muh Aris bertempat di ruang kerjanya pada(25/7/2025) mengungkapkan terkait dengan Program Sehat Beramal(PSB) ini merupakan program 100 hari kerja Bupati Kolaka H Amri Jamaluddin bersama Wakilnya H Husmaluddin.

Ia menjelaskan bahwa PSB ini diluncurkan dengan melihat fenomena yang terjadi ditengah masyarakat, yakni masih adanya persoalan-persoalan kesehatan yang belum ada jalan keluarnya sehingga dibentuklah PSB.

Di dalam PSB ini kata Kadinkes, ada tiga point di dalamnya, yakni(1) mengaktifkan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran(PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) kesehatan yang tidak aktif karena.

“Karena ternyata sejak tahun 2024 ada sebanyak 4825 orang yang tidak aktif kepesertaan BPJS kesehatannya,”ungkap Kadinkes.

Terkait PBI Kadinkes menjelaskan bahwa memang dipeserta PBI itu salah satu syaratnya bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga yang ada di KK itu mendapatkan insentif atau honor rutin dari APBD atau APBN maka otomatis ke pesertaan PBI satu keluarga itu menjadi tidak aktif.

Sehingga hal-hal inilah yang sementara bekerja di perusahaan atau mendapat honor.

“Jadi kasihan kan, karena tidak semua yang menerima honor itu Bis memenuhi kebutuhannya.”Saya mencontohkan seorang Satpam atau Security menerima gaji sebesar Rp 1,9 juta setiap bulan, terus PBI nya tidak aktif.

“Tentunya ini sangat memberatkan bagi keluarga tersebut, sehingga pada program kedua ini kami aktifkan sebanyak 4825 peserta PBI menjadi peserta BPJS Kesehatan,”ujar Kadinkes.

Point kedua(2), pertanggungan pelayanan pasien yang sebenarnya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan antara PBI atau yang lainnya. Kemudian ada kondisi yang memungkinkan bahwa BPJS Kesehatan tidak menanggung misalnya perawatannya contoh kasus kerusuhan atau kasus begal kasus menyakiti diri sendiri percobaan bunuh diri misalnya tetapi itu sudah sekarat dan memang membutuhkan pertolongan atau operasi di rumah sakit.

“Nah disilah PSB ini hadir dan turut berperan karena bagaimanapun dia adalah warga negara Indonesia, warga Kolaka yang perlu ditangani dengan baik. Tetap PSB ini tidak berlaku bagi bukan warga Kolaka,”jelasnya.

Point ketiga(3), PSB inilah yang masuk dalam Kartu Sehat Beramal(KSB), ini berlaku bagi pendamping pasiennya sudah peserta BPJS Kesehatan tetapi karena ada pendamping misalnya dirujuk ke Makassar, atau ke Kendari, Tetapi problemnya ada keluarga yang tidak mau dirujuk karena itu faktor pendampingnya tidak yang menanggungnya.

Disinilah PSB hadir menanggung penginapan bagi pendamping pasien dan memberikan makan.
Tetapi ingat kata Kadinkes semua kondisi ini tidak ada dalam bentuk uang tunai tetapi disewakan rumah atau penginapan, kemudian diberi uang makan ada nilai maksimalnya, nilai maksimal dari pertama ini yang pertama tadi ketika misalnya tidak bisa dirawat di Kabuoaten, misalnya perawatan di rumah sakit itu maksimal Rp 15 juta, lebih dari itu ditanggung oleh pasien.

Kemudian kalau pasien itu dirujuk ke Kendari itu maksimal Rp 35 juta itu lebih dari itu berarti ditanggung oleh keluarga pasien, kemudian kalau di rujuk ke Makassar maksimal ditangani Kartu Sehat Beramal sebesar Rp 50 juta, itu bilamana pasien tersebut dirujuk ke RS Wahidin Makassar. Kemudian untuk biaya sewa penginapan pendampingan pasien, untuk sewa rumah maksimal Rp 2,5 juta untuk jangka waktu beberapa bulan, kemudian uang makan maksimal Rp 1,5 juta.

“Jadi tiga point sehat Beramal ini yang disosialisasikan untuk diketahui oleh masyarakat supaya bisa menjadi pedoman dalam keseharian kita dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Kolaka,”pungkasnya.(**)