Perketat Prokes Dinas PPPA Gelar Konvensi Hak Anak

KOLAKA, WONUANEWS – Perketat Protokol Kesehatan (Prokes) demi percepat pencapaian kabupaten layak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP PA) kabupaten Kolaka gelar Konvensi Hak Anak. (KHA), Selasa (16/03) di Kolaka.

Kadis PP PA Kolaka Andi Wahidah mengungkapkan, pelaksanaan KHA telah direncanakan tahun 2020. Namun karena terjadi pandemi covid yang melanda dunia termasuk Indonesia, membuat anggaran tersebut direkopusing dan dimasukkan dalam dana covid, sehingga pelaksanaan KHA baru dilaksanakan saat ini.

“Pelatihan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ungkapnya.

Menurut Andi Wahidah, kabupaten layak anak merupakan mimpi dari dinas yang menangani perlindungan anak, sehingga pelatihan KHA diharapkan dapat memberikan dampak dalam percepatan pencapaian kabupaten layak anak di Kolaka.

“Dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun,” katanya.

Dalam pelatihan ini, diikuti 76 peserta yang berasal dari forum anak, LSM, organisasi, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan Pemerintah daerah, dengan narasumber berasal dari yayasan bina sejahtera yakni Hadi Utomo dan Yusuf Al Farisi.

Sementara Bupati Kolaka diwakili Asisiten I Setda Kolaka Muhammad Bakri saat membuka acara mengatakan, pada dasarnya anak memiliki hak tumbuh, hak hidup dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi. Saat ini kasus yang dialami anak seperti gizi buruk, stunting, menikah dibawah umur, penyalahgunaan narkoba dan kekerasan pada anak terus meningkat, apalagi dimasa pandemi covid.

Ditegaskannya, Pemda Kolaka berkomitmen memenuhi hak anak melalui percepatan kabupaten layak anak. Karena itu, diharap semua stakeholder bersama mewujudkan pencapaian kabupaten layak anak, demi mewujudkan Kolaka yang semakin sejahtera dan berkeadilan.

“Pemkab Kolaka berkomitmen peduli dan perhatian dalam menjamin kualitas anak dimasa datang, menciptakan generasi premium,” ungkapnya.

Bupati juga memberikan catatan terkait tercapainya kabupaten layak anak, khususnya tidak ada lagi areal tempat merokok di sekolah dan kantor. (arm)