Komisi III DPRD Kolaka Minta Angaran Jaminan Kesehatan Warga Tidak Mampu Ditingkatkan

KOLAKA, WN –  Komisi III DPRD Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Pemda Kolaka untuk meningkatkan anggaran pembiayaan jaminan kesehatan khsus masyarakat tidak mampu.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kolaka dr. Hakim Nur Mampa saat menyampaikan pendangannya dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah  Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2022 yang berlangsung di gedung Sangia Ni Bandera DPRD Kolaka pada (28/9/22).

Hakim menjelaskan bahwa perhatian khusus kepada masyarakat tidak mampu yang diperuntukkan untuk pembiayaan perawatan kesehatan masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Kita berharap pembiayaan perawatan kesehatan masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki KIS harus mendapat perhatian khusus diusulkan melalui mekanisme pergeseran anggran pada Dinkes,” harap Ketua Komisi III.

Menurut Hakim bahwa data yang diperoleh rata-rata delapan sampai sepuluh kasus setiap bulan, masalah warga tidak mampu yang tidak memiliki KIS selalu dikeluhkan di Komisinya.

“Jadi untuk menangani kasus ini sampai Desember 2022terkait masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki kartu KIS masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 300 juta,” pungkasnya.

Dalam paripurna itu juga, DPRD Kolaka berharap agar instansi lain seperti halnya Dinas Perhubungan Kolaka terkait target pendapatan daerah perlu dilakukan revisi pengurangan pada jasa umum yaitu retribusi pengujian kendaraan yang ditargetkan sebesar Rp 700 juta, namun sampai saat ini peralatan tersebut belum dapat dioperasikan karena terkendala izin dan kalibrasi.

Sementara Musdalim Zakkir anggota Komisi II DPRD Kolaka menyorot terkait penyerahan pengelolaan pasar dari Bapenda ke Disperindag yang tidak disertai dengan penganggaran. Begitupun halnya terkait tambang galian C maupun tempat pelelangan ikan yang di Mangolo kini juga diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah provensi.

“Dengan kondisi seperti tidak ada lagi yang diharapkan oleh Pemda Kolaka bisa meningkatkan pendapatan daerah karena semua kewenangan daerah telah dikucuti,” ungkapnya dengan nada kesal.

Begitupun halnya dengan Ketua DPRD Kolaka H Syaifullah Halik yang memimpin jalannya paripurna juga menyorot terkait pembangunan Pasar Mangolo menjadi suatu keprihatinan, pembangunannya sudah menghabiskan anggaran begitu besar tapi tidak dimanfaatkan, belum lagi jalan yang dalam wilayah itu kondisinya begitu rusak berat, pada hal jalan tersebut selama dimanfaatkan masyarakat sebagai jalan pintas menuju bagian utara Kolaka. (pus)