Ketua DPRD : Sedih Rasanya Mendengar Angka Kemiskinan di Kolaka Masih Tinggi

KOLAKA,WN—Ketua DPRD Kolaka Sultra H Syaifullah Halik ditemui wartawan di ruang kerjanya usai memimpin rapat Paripurna pada(26/3/2024) dimintai tanggapannya terkait masalah angka kemiskinan di Kolaka masih tetap tinggi hingga mencapai 11,80 persen di tahun 2023 dan bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 11,51 persen.

Dikatakannya bahwa bila mendengar angka kemiskinan di Kolaka yang masih tetap tinggi, menjadi suatu keprihatinan dan sedih rasanya. Pada hal kata Syaifullah daerah Bumi Mekongga yang kita cintai ini memiliki kekayaan alam begitu melimpah kini dikelola oleh berbagai perusahaan-perusahaan industri besar seperti halnya PT Antam Kolaka, PT Vale Indonesia, PT Indonesia Pomalaa Industrial Park(IPIP), PT Ceria Nugraha Indotama, ada Perumda Aneka Usaha dan perusahaan-perusahaan tambang lainnya yang  jumlahnya puluhan perusahaan.

“Kita prihatin dan sedih rasanya bila mendengar angka kemiskinan di Kolaka yang masih tetap tinggi pada hal daerah kita ini memiliki kekayaan sumber daya alam cukup melimpah kini dikelola oleh perusahaan-perusahaan industri besar,”ungkap Syaifullah dengan nada prihatin.

Menyikapi hal ini, dirinya selaku Ketua DPRD Kolaka berharap dengan hadirnya para dunia usaha industri di Kabupaten Kolaka menjadi salah satu solusi untuk menekan angka kemiskinan, dengan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan tenaga kerja disetiap perusahaan-perusahaan tersebut.

“Kehadiran perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Kolaka ini untuk mengelolah kekayaan sumber daya alam, kita sangat berharap perusahaan-perusahaan itu bisa turut berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor lainnya,”harap Syaifullah.

Selain itu kata Syaifullah, pemerintah juga harus memiliki komitmen dalam menangani masalah tingkat kemiskinan ini dengan berkolaborasi melibatkan para dunia usaha agar turut berperan dalam menekan angka kemiskinan.

“Dunia usaha harus turut berperan dalam menekan angka kemiskinan di daerah ini, karena sangat berbanding terbalik, daerah ini punya kekayaan sumber daya alam melimpah tapi kemiskinan masih tetap tinggi,”ujarnya.

Selain itu kata Syaifullah kadang menjadi masalah ketika ada bantuan dari pemerintah yang akan diturunkan, banyak masyarakat yang menjadi pura-pura miskin. Untuk itu Syaifullah berharap perlu ada evaluasi terhadap masyarakat betul-betul masuk kategori miskin, dan untuk membenahi hal itu pihak pemerintah desa dan kelurahan harus berperan secara bijak melihat mana masyarakat betul-betul kategori miskin sehingga data angka kemiskinan itu betul-betul valid.

“Kadang jadi masalah ketika mendengar ada bantuan dari pemerintah, banyak yang pura-pura miskin, jadi pemerintah setempat dan maupun instansi manangani masalah persoalan sosial harus betul-betul secara arif melihat mana masyarakat masuk kategori miskin, supaya pendataan angka kemiskinan di daerah ini betul-betul diperoleh data ril,”pungkasnya.(pus)