Ahmad Safei; Sebaik Apapun Program Pemerintah, Kalau Masyarakat Itu Sendiri Tidak Mau Merubah Nasibnya

KOLAKA,WN – H Ahmad Safei anggota Komisi IX DPR RI juga mantan Bupati Kolaka dua periode, menegaskan bahwa sebaik apapun program pemerintah untuk merubah kehidupan masyarakat, tetapi kalau masyarakatnya itu sendiri tidak mau merubah nasibnya maka tentunya tidak akan berubah.

Hal itu disampaikan Safei saat menginisiasi melakukan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana(Bangga Kencana) yang di laksanakan di aula Balai Desa Hakatotobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) pada(21/11/2025).

Program Bangga Kencana merupakan program yang fokus menjadikan keluarga sebagai obyek pembangunan, bagaimana perencanaan setiap keluarga memiliki anak, mengenyam pendidikan sehingga terbentuk keluarga-keluarga yang menghasilkan generasi yang berkualitas.

“Jadi kalau mau berubah, dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas setiap keluarga, maka terutama yang harus diperhatikan adalah masalah pendidikan,” ungkap Safei.

Sosialisasi ini Ahmad Safei telah menggandeng mitra kerjanya BKKBN Provensi Sultra dan BKKBN Kolaka untuk mengedukasi masyarakat yang hadir sekitar 200 san orang meskipun sebelumnya diagendakan peserta terbatas sebanyak 150 orang, namun pada kenyataannya peserta membludak hingga ruangan begitu sesak.

Menurut Kepala Desa Hakatotobu Ruslan Gafur mengatakan bahwa hal itu karena kecintaan masyarakat kepada sosok Ahmad Safei pernah memimpin Kabupaten Kolaka selama dua periode.

“Saya selaku pemerintah desa juga menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan sosialisasi Bangga Kencana diwilayahnya, setidaknya sosialisasi ini bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya dalam mengelola managemen keluarga sehingga bisa menciptakan SDM yang berkualitas,”kata Ruslan.

Sementara Pelaksana tugas(Plt) Kadis BKKBN Kolaka Nursalam selaku salah satu narasumber dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pihaknya dalam menanggulangi pertambahan penduduk senantiasa melakukan penyuluhan terkait masalah KB, tujuannya untuk mencegah pertumbuhan penduduk. Selain itu kata Nursalam, KB juga bagaimana mana meningkatkan sumber daya manusianya, membangun generasi bermutu, dan berkualitas.

“Jadi kedepan bagaimana kita mempersiapkan generasi muda kita yang produktif, mempersiapkan pembangunan keluarga berkualitas menujuIndonesia emas di tahun 2045,”kata Nursalam.

Selain itu kata Nursalam terkait masalah pengendalian Stunting maka yang perlu diperhatikan beberapa faktor dalam mencegah Stunting yakni setiap keluarga tidak bermasalah ekonominya, setiap keluarga memiliki pekerjaan sehingga mampu mengendalikan keuangan keluarga, pola hidup bersih dan sehat, tetapi itu tergantung masing-masing keluarga sejauhmana bisa melakukannya.

Asmar mewakili BKKBN Sultra juga menyoroti risiko kehamilan pada usia terlalu muda maupun terlalu tua. Ia menjelaskan bahwa kehamilan di bawah usia 20 tahun berisiko tinggi karena kondisi fisik yang belum siap, sementara kehamilan di atas 35 tahun rentan memicu komplikasi seperti hipertensi dan keracunan kehamilan.

Tak hanya itu, Asmar mengimbau warga untuk mengatur jarak kelahiran serta menyesuaikan jumlah anak serta kemampuan ekonomi keluarga. “Agar anak tidak menjadi beban dan tidak putus sekolah karena keterbatasan biaya,”ujarnya.

Sosialisasi ini selain dihadiri anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei, mewakili Kadis BKKBN Sultra, Kadis BKKBN Kolaka Nursalam, Camat Pomalaa Rahmat Gavoer, Kades Hakatotobu Ruslan Gafur, Babhinkamtibmas, dan masyarakat.

Usai pelaksanaan salat jumat selanjutnya Ahmad Safei melanjutkan sosialisasi di Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada dengan agenda melakukan sosialisasi Makan Bergizi Gratis, dan sosialisasi edukasi perlindungan pekerja migran Indonesia, sebelum, selama dan setelah bekerja. Sosialisasi ini yang dilaksanakan di halaman kantor Desa Lalonggolosua dihadiri masyarakat hingga 450an orang peserta, dengan menghadirkan mitra kerjanya dari Badan Gizi Nasional, Kementrian Perlindungan Tenaga Kerja Migran, dan Kemenkes dari Pemprov Sultra.(**)